DPRD Touna Gelar Rapat Paripurna Dua Agenda, Ini Yang Dibahas

  • Bagikan

TOUNA | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) mengelar Rapat paripurna dua agenda yaitu penandatanganan persetujuan bersama terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Touna tahun anggaran 2021 dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021, Selasa (14/09/2021).

Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Touna ini, di pimpin langsung Ketua DPRD Touna, Mahmud Lahay, SE, M.Si di dampingi Wakil Ketua 1 Gusnar A. Sulaeman, SE, MM dan Wakil Ketua II Moh. Salim Makaruru, SS serta di hadiri Wakil Bupati Touna, Ilham Lawidu, SH, Anggota DPRD, Forkompimda, Kepala OPD Lingkup Pemda Touna serta tamu undangan lainnya dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Agenda pertama yaitu penandatangan persetujuan bersama terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS tahun anggaran 2021 antara Pemerintah Daerah dan DPRD Touna.

Agenda kedua yaitu pembahasan rancangan perubahan APBD Kabupaten Touna tahun anggaran 2021 yang diawali pidato pengantar oleh Wakil Bupati Touna, Ilham Lawidu.

Wakil Bupati menyampaikan, mengawali penyampaian pidato pengantar nota keuangan dan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota DPRD Touna atas persetujuan terhadap kebijakan umum perubahan anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

“Perubahan yang telah ditandatangani bersama sebagai pedoman dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021,” kata Ilham.

Lanjut kata Ilham,  komitmen dan kerja sama yang telah dibangun selama ini diharapkan dapat terus berlanjut Dan saling bersinergi terutama dalam agenda agenda pembahasan selanjutnya agar tujuan yang kita cita-citakan bersama dapat terwujud.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2021 kondisi darurat kesehatan di negara kita khususnya pandemi covid 19 masih terus berlanjut. Hal ini tentu saja berdampak pada hampir keseluruhan tatanan kehidupan masyarakat perekonomian nasional maupun pemerintahan,” ujarnya.

Dikatakan Ilham, bahwa Penerimaan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan diakibatkan situasi perekonomian regional yang belum kondusif.

“Olehnya itu target penerimaan daerah dalam rancangan perubahan APBD 2021 ini, untuk kelompok kelompok penerima transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan,” katanya.

Namun, kata Ilham, dengan mulai bergairahnya kembali situasi perekonomian khususnya di wilayah kita pada semester kedua tahun 2021 maka dalam rancangan penerimaan pendapatan asli daerah pada RAPBD perubahan ditargetkan naik dari penetapan APBD tahun anggaran 2021.

“Dalam kurun waktu dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus tahun 2021 telah terjadi dua kali perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2020 satu sebagai dampak dari proses refocusing anggaran hal tersebut telah dituangkan dalam peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2021 nomor 3. A tanggal 13 April 2021 dan nomor 19 tanggal 11 Agustus 2021,” ungkapnya.

Selanjutnya, jelas Ilham, perubahan penjabaran APBD tersebut ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana diamanatkan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021.

“Untuk itu, struktur rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 yang akan dibahas melalui rapat dewan yang terhormat secara rinci dapat kami sampaikan sebagai berikut: (A).Pendapatan (1).Pendapatan Asli Daerah (2),pendapatan Transfer(3),Lain lain pendapatan daerah yang sah,
(B).Belanja,(1) Belanja Operasi,(2).Belanja Modal (3). Belanja Modal(3). Belanja tidak terduga (4).Belanja transfer.(C).Pembiayaan daerah,” jelasnya.

Dikatakannya, jika di mencermati secara keseluruhan rancangan alokasi perubahan APBD Kabupaten Touna tahun anggaran 2021, dari sisi pendapatan belanja mengalami kenaikan dibanding penetapan APBD tahun anggaran 2021.

“Namun jika kita mencermati lebih detil kenaikan tersebut sebagian besar terjadi pada belanja belanja yang sifatnya earmarket atau pos berhadapan, di sisi lain penerimaan yang berasal dari dana transfer umum mengalami pengurangan titik pemenuhan amanat ketentuan dari pemerintah pusat dalam rangka penyediaan alokasi anggaran penanganan dampak covid-19 wajib dipenuhi,” ujarnya.

Menurutnya, hal itu tentu saja menyebabkan banyak alokasi anggaran untuk keperluan aparatur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat mengalami pengurangan.

“Olehnya itu hal ini memerlukan kebijakan anggaran yang betul-betul mengedepankan kebersihan kan kepada masyarakat serta kerja keras dan integritas dari aparatur pemerintah Daerah, agar dengan anggaran yang tersedia mampu memberikan hasil dan dampak yang signifikan bagi kemajuan daerah,” tuturnya.

Dia berharap kepada kita semua pihak, khususnya jajaran aparatur pemerintah Daerah, di tengah keterbatasan anggaran agar lebih bijak dalam memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kerja kerja kita demi kepentingan masyarakat.

“Mari kita bangun daerah kabupaten Touna yang kita cintai ini dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab yang tinggi guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan,” harapnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *